Tampilkan postingan dengan label KILAS KOTA. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label KILAS KOTA. Tampilkan semua postingan

Selasa, 23 Juli 2013

KILAS KOTA

Lounching PNPM MP
Jawa Timur Tahun 2013


Gubernur Jawa Timur, Soekarwo saat memasuki ruangan
pertemuan disambut para pendekar pemberdayaan PNPM MP
Seluruh fasilitator baik tingkat Kecamatan hingga Kabupaten di undang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Jatim Expo, Jl. A. Yani Surabaya pada 02 Februari 2013 dalam acara peluncuran program PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Timur, Ir. Soekarwo, memberikan sambutan dihadapan ribuan para pendekar pemberdayaan yang dari pelosok kecamatan.
Menurut Pakde Karwo, panggilan akrab sang gubernur tersebut, bahwa ujung tombak pengurangan kemiskinan di Jawa Timur adalah bapak ibu konsultan.
“Pekerjaan fasilitator itu sangat mulia, sehingga saya do’akan masuk syurga karena banyak masyarakat memiliki kesadaran dari kondisi kemiskinanya terhadap potensi yang bisa dikembangkan dari diri masyarakat dan lingkungannya,” kata Soekarwo.

KILAS KOTA

PELATIHAN BKAD
2013, Tahun Kelembagaan

Bulan Januari 2013 ini PNPM MP Bangkalan menggelar seabrek pelatihan peningkatan pelaku, salah satunya adalah pelatihan bagi BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) pada 22-23 Januari 2013 di Aula  PKPRI Bangkalan.
BKAD memiliki peran yang signifikan dalam memfasilitasi pelaksanaan program di kecamatan. Terlebih lagi, BKAD juga menjadi ujung tombak dalam melakukan pelestarian hasil-hasil kegiatan PNPM MP.
Menurut Ketua Paguyuban BKAD se-Kabupaten Bangkalan, Moh. Sahuri, bahwa seharusnya PNPM MP juga memfasilitasi penguatan kelembagaan BKAD dari aspek legalitas paying hukumnya.
“Peran BKAD akan lebih maksimal jika posisi kelembagaannya legitimate secara hukum dan politik di mata pemerintah daerah,” jelas Sahuri saat ditemui usai mengikuti pelatihan.
Tahun 2013 ini dijadikan tahun konsolidasi penguatan kelembagaan bagi PNPM MP, melalui BKAD diharapkan selurug pelaku dan lembaga di kecamatan bisa sinergis dalam mensukseskan implementasi prinsip-prinsip program di Bangkalan.

KILAS KOTA

PELATIHAN BP-UPK
Peran BPUPK Belum Maksimal


Badan Pengawas UPK (BP-UPK) merupakan kelembagaan khusus yang berperan dalam melakukan pengawasan dan pembimbingan terhadap lembaga Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat kecamatan.
Posisi BP-UPK tidak jarang menimbulkan keresahan bagi UPK karena fungsi pengawasannya secara rutin terhadap kinerja pengurus dan pengelolaan keuangan di UPK.
Pelatihan BPUPK ini diselenggarakan di aula PKPRI pada 22-23 Januari 2013. Di Bangkalan, BPUPK belum menunjukkan peran yang maksimal dalam menjalankan fungsinya. Menurut Fasilitator Keuangan Kabupaten, Enhaz Meditiawan, SE, kinerja BPUPK di kecamatan belum menunjukkan peran seharusnya sehingga masih harus banyak ditingkatkan.
“Melalui pelatihan ini, BPUPK diharapkan mampu menemu kenali masalah dan kendala di lapangan yang mengakibatkan belum maksimalnya fungsi-fungsi BPUPK,” terang Enhaz.
Audit keuangan tidak harus dipahami sebagai kegiatan mencari kesalahan saja, lanjut Enhaz. “Tetapi harus dipahami sebagai pengembangan prinsip-prinsip transparansai dan akuntablitas serta meminimalisir munculnya kesalahan dalam pencatatan yang lebih parah,” jelasnya.

Menurut Anda Usulan Yang Dibutuhkan Masyarakat Bangkalan Melalui PNPM?